Laporan israel: Ekspansi Permukiman penjajah israel Dipercepat untuk Cegah Berdirinya Negara Palestina

Tepi Barat – Laporan sejumlah media penjajah israel mengungkap adanya percepatan signifikan dalam ekspansi permukiman penjajah israel penjajah israel di Tepi Barat. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi yang dipimpin Menteri Keuangan penjajah israel, Bezalel Smotrich, yang menurut pernyataannya bertujuan menciptakan realitas geografis dan politik yang dapat menghalangi berdirinya negara Palestina di masa depan, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera Arab.

Di sisi lain, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan pakar penjajah israel memperingatkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan percepatan menuju aneksasi de facto atas wilayah Palestina terjajah.

Dalam wawancara dengan harian Israel Hayom, Smotrich menyatakan bahwa proyek permukiman penjajah israel yang dijalankan pemerintah saat ini telah menciptakan sebuah “revolusi” di Tepi Barat. Ia menyebut sekitar 160 peternakan permukiman penjajah israel telah didirikan, lebih dari 100 permukiman penjajah israel baru disetujui, dan pembangunan kembali permukiman penjajah israel dilakukan di sejumlah wilayah utara Tepi Barat setelah sebagian ketentuan Undang-Undang Pelepasan Gaza dicabut.

Selain itu, pemerintah israel disebut telah menginvestasikan miliaran shekel untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung perluasan permukiman penjajah israel.

Menurut Smotrich, peternakan permukiman penjajah israel kini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai kawasan hunian, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keterhubungan wilayah antarpermukiman penjajah israel Israel. Pada saat yang sama, wilayah Palestina menjadi semakin terpecah ke dalam kantong-kantong geografis yang terpisah.

Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut menguat setelah mempelajari peta-peta dalam rencana perdamaian yang dikenal sebagai Trump Peace Plan. Menurutnya, peta tersebut menunjukkan wilayah Palestina memiliki kesinambungan geografis, sementara permukiman penjajah israel Israel tampak terpisah satu sama lain. Karena itu, pemerintah berupaya membangun jaringan permukiman penjajah israel dan peternakan permukiman penjajah israel yang saling terhubung.

Smotrich juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempercepat legalisasi pos-pos permukiman penjajah israel dan peternakan permukiman penjajah israel sebelum pemilu berikutnya. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memberikan status hukum yang lebih kuat sehingga sulit dibatalkan oleh pemerintahan mendatang yang memiliki arah politik berbeda.

Ia turut menuduh sejumlah tokoh oposisi, termasuk Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot, melakukan komunikasi dengan pejabat Eropa untuk menghidupkan kembali jalur perundingan politik yang mencakup kemungkinan pengosongan permukiman penjajah israel.

Menurut Smotrich, peristiwa 7 Oktober 2023 telah mengubah pandangan publik Israel terhadap Tepi Barat. Ia berpendapat bahwa isu tersebut kini lebih dipandang sebagai persoalan keamanan daripada perdebatan ideologis, dan mayoritas pemukim ilegal Yahudi israel tidak lagi mendukung pembentukan negara Palestina.

Laporan tersebut menilai bahwa ekspansi permukiman penjajah israel saat ini tidak hanya bertujuan menambah jumlah pemukim ilegal Yahudi israel, tetapi juga membentuk ulang geografi Tepi Barat. Permukiman penjajah israel baru dibangun di lokasi-lokasi strategis, sepanjang jalur utama, dan di antara kawasan permukiman penjajah israel Palestina, sehingga wilayah Palestina semakin terfragmentasi dan peluang terbentuknya negara Palestina yang memiliki kesinambungan geografis semakin berkurang.

Dalam tiga tahun terakhir, Tepi Barat disebut mengalami perubahan besar yang ditandai dengan pembangunan permukiman penjajah israel baru, investasi miliaran shekel untuk infrastruktur, penguasaan lahan dalam skala luas, serta melemahnya posisi Palestinian Authority. Sejumlah analis menilai perkembangan tersebut berpotensi menambah beban keamanan dan politik bagi penjajah israel sendiri.

Laporan itu juga mengutip penilaian para peneliti dari Institute for National Security Studies yang memperingatkan bahwa ekspansi permukiman penjajah israel membawa risiko strategis, termasuk meningkatnya beban keamanan militer, semakin dalamnya isolasi politik penjajah israel di tingkat internasional, serta berkurangnya peluang tercapai penyelesaian politik.

Disebutkan pula bahwa pemerintah telah mengalokasikan sedikitnya 19,8 miliar shekel untuk pengembangan permukiman penjajah israel, jaringan jalan, dan infrastruktur terkait. Biaya keamanan tambahan diperkirakan akan terus meningkat seiring meluasnya kawasan permukiman penjajah israel.

Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah perkembangan yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk legalisasi permukiman penjajah israel di kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona latihan militer, pengesahan pos-pos permukiman penjajah israel yang sebagian berdiri di atas tanah milik pribadi warga Palestina, serta pembangunan permukiman penjajah israel di dekat komunitas Palestina yang penduduknya telah meninggalkan wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan mengubah realitas demografis dan geografis di Tepi Barat.

Di akhir laporan, para pakar penjajah israel berbeda pandangan mengenai masa depan kebijakan tersebut. Organisasi Peace Now dan Kerem Navot menilai bahwa skala ekspansi permukiman penjajah israel yang terjadi saat ini akan membuat pembalikan kebijakan menjadi semakin sulit. Sementara itu, peneliti Shaul Arieli berpendapat bahwa sebagian besar proyek masih berada pada tahap administratif. Namun, ia mengingatkan bahwa semakin lama pembangunan dan legalisasi berlangsung, semakin besar pula biaya politik dan keamanan yang harus ditanggung apabila suatu saat ingin dicapai penyelesaian politik antara kedua pihak. (wm/knrp)