Laporan: israel Terus Perluas Permukiman dan Percepat Aneksasi Tepi Barat

Tepi Barat – Dengan dalih pembangunan tanpa izin, penjajah israel terus merobohkan rumah-rumah warga Palestina di berbagai wilayah Tepi Barat serta menyita tanah milik mereka. Tindakan tersebut berlangsung bersamaan dengan perluasan proyek permukiman penjajah israel melalui pembangunan pos-pos permukiman penjajah israel yang baru, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Sumber-sumber Palestina menyebutkan bahwa pembongkaran dan perusakan properti milik warga terus terjadi di kota Shaqba, sebelah barat Ramallah. Di desa Madama, selatan Nablus, lahan-lahan pertanian dilaporkan diratakan, sementara sejumlah bangunan dialihfungsikan menjadi pos militer penjajah israel.

Dalam laporan terbarunya, organisasi penjajah israel Peace Now menyatakan bahwa otoritas penjajah israel terus mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang memperkuat pembangunan permukiman penjajah israel di Tepi Barat. Menurut laporan tersebut, laju aneksasi de facto di wilayah itu semakin meningkat dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Pakar urusan permukiman penjajah israel, Saher Khaliliya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rezim pemerintahan Benjamin Netanyahu sejak awal telah mengusung agenda yang mereka sebut sebagai “revolusi permukiman”. Menurutnya, otoritas penjajah israel kemudian mengubah berbagai regulasi yang memungkinkan pendirian ratusan pos permukiman baru sekaligus mempercepat perluasan permukiman penjajah israel.

Jumlah pos permukiman penjajah israel kini telah melampaui 360 lokasi. Bersama permukiman-permukiman penjajah israel lainnya, kawasan tersebut menguasai lebih dari 1,1 juta dunam lahan, atau sekitar 22 persen dari total wilayah Tepi Barat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah penjajah israel juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada dewan-dewan permukiman. Melalui kebijakan tersebut, dalam tiga tahun terakhir telah disetujui pembangunan sekitar 112.000 unit permukiman penjajah israel, yang terdiri atas lebih dari 78.000 unit di Tepi Barat dan lebih dari 34.000 unit di Timur Al-Quds terjajah.

Menteri Keuangan penjajah israel, Bezalel Smotrich, menjadi tokoh utama di balik percepatan proyek tersebut. Dalam wawancara sebelumnya dengan surat kabar Israel Hayom, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini telah membawa “revolusi” di Tepi Barat.

Smotrich menyatakan bahwa tujuan utama proyek tersebut adalah membangun keterhubungan geografis antarapermukiman penjajah israel sekaligus memutus kesinambungan wilayah Palestina menjadi kawasan-kawasan yang terpisah. Ia juga menegaskan bahwa otoritas penjajah israel berupaya melegalkan sebanyak mungkin pos permukiman dan lahan pertanian permukiman sebelum pemilu berikutnya agar status hukumnya semakin kuat dan lebih sulit dibatalkan oleh rezim pemerintahan mendatang.

Sementara itu, surat kabar Haaretz dalam laporan analisisnya menilai bahwa perkembangan di Tepi Barat tidak lagi sebatas perluasan permukiman, melainkan merupakan proyek terorganisasi untuk mengubah peta politik dan geografis kawasan yang berpotensi menggagalkan peluang terwujudnya solusi dua negara.

Sebelumnya, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) juga memperingatkan bahwa perluasan permukiman penjajah israel dan operasi militer penjajah israel di Tepi Barat mengancam prospek berdirinya negara Palestina serta hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. (wm/knrp)