Empat Pakar PBB Desak israel Segera Bebaskan Direktur RS Kamal ‘Udwan

Palestina – Empat pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (7/7/2026) mendesak penjajah israel agar segera membebaskan dokter Palestina, Hossam Abu Safieh, Direktur Rumah Sakit Kamal ‘Udwan di utara Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan laman aljazeera.net. Mereka menegaskan bahwa penahanannya tanpa dakwaan maupun proses persidangan merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang.

Dalam pernyataan bersama, para pakar mengungkapkan adanya laporan mengenai Abu Safieh mengalami “penyiksaan berat dan berkelanjutan” serta menderita luka-luka yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Mereka mendesak agar ia segera mendapatkan perawatan medis yang memadai tanpa penundaan.

Para pakar juga menyatakan bahwa penahanan Abu Safieh tanpa dakwaan maupun persidangan mencerminkan upaya sistematis untuk menargetkan tenaga kesehatan Palestina. Mereka menuduh penjajah israel terus melanjutkan penghancuran sistem layanan kesehatan di Jalur Gaza.

Para pakar yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu mengingatkan bahwa sebelumnya mereka telah menyampaikan keprihatinan terhadap penggunaan Undang-Undang Pejuang Ilegal (Unlawful Combatants Law) yang dijadikan dasar oleh penjajah israel untuk menahan warga Palestina. Mereka kembali menyerukan agar Abu Safieh segera dibebaskan dan keselamatannya dijamin.

Dalam pernyataan tersebut, mereka juga menyebut bahwa agresi penjajah israel di Jalur Gaza telah “mengubah praktik kedokteran menjadi sebuah kejahatan, serta menjadikan tenaga kesehatan sebagai sasaran pelecehan, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan.”

Salah seorang penandatangan pernyataan itu adalah Francesca Albanese. Sebelumnya, Albanese menyatakan bahwa tindakan penjajah israel di Jalur Gaza memenuhi unsur-unsur genosida.

Pasukan penjajah israel menangkap Abu Safieh pada Desember 2024 saat menyerbu Rumah Sakit Kamal ‘Udwan. Penjajah israel menuduh rumah sakit tersebut dimanfaatkan oleh Hamas, tuduhan yang dibantah oleh otoritas kesehatan di Jalur Gaza. (wm/knrp)